PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.02.02/MENKES/149/2010 TENTANG IZIN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK BIDAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang telah teregistrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
3. Surat Izin Praktek Bidan yang selanjutnya disingkat SIPB adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Bidan yang sudah memenuhi persyaratan untuk menjalankan praktik kebidanan.
4. Standar adalah pedoman yang harus dipergunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan profesi yang meliputi standar pelayanan, standar profesi dan standar operasional prosedur.
5. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah kepada tenaga kesehatan yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Obat Bebas adalah obat yang berlogo bulatan berwarna hijau yang dapat diperoleh tanpa resep dokter.
7. Obat Bebas Terbatas adalah obat yang berlogo bulatan berwarna biru yang dapat diperoleh tanpa resep dokter.
8. Organisasi Profesi adalah Ikatan Bidan Indonesia

BAB II
PERIZINAN


Pasal 2
1. Bidan dapat menjalankan praktik pada fasilitas pelayanan kesehatan
2. Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitas pelayanan kesehatan di luar praktek mandiri dan/atau praktik mandiri.
3. Bidan yang menjalankan praktik mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpendidikan minimal Diploma III (D III) kebidanan.

Pasal 3
1. Setiap bidan yang menjalankan praktek wajib memiliki SIPB
2. Kewajiban memiliki SIPB dikecualikan bagi bidan yang menjalankan praktik pada fasilitas pelayanan kesehatan di luar praktik mandiri atau Bidan yang menjalankan tugas pemerintah sebagai Bidan Desa.

Pasal 4
1. SIPB sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.
2. SIPB berlaku selama STR masih berlaku.

Pasal 5
1. Untuk memperoleh SIPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, bidan harus mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan melampirkan:
a. Fotocopi STR yang masih berlaku dan dilegalisir
b. Surat keterangan sehat fisik dari Dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
c. Surat pernyataan memiliki tempat praktik
d. Pasfoto berwarna terbaru ukuran 4×6 sebanyak 3 (tiga ) lembar; dan
e. Rekomendasi dari Organisasi Profesi
2. Surat permohonan memperoleh SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Formulir I (terlampir)
3. SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan untuk 1 (satu) tempat praktik.
4. SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Formulir II terlampir

Pasal 6
1. Bidan dalam menjalankan praktik mandiri harus memenuhi persyaratan meliputi tempat praktik dan peralatan untuk tindakan asuhan kebidanan
2. Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran peraturan ini.
3. Dalam menjalankan praktik mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidan wajib memasang nama praktik kebidanan

Pasal 7
SIPB dinyatakan tidak berlaku karena:
1. Tempat praktik tidak sesuai lagi dengan SIPB
2. Masa berlakunya habis dan tidak diperpanjang
3. Dicabut atas perintah pengadilan
4. Dicabut atas rekomendasi Organisasi Profesi
5. Yang bersangkutan meninggal dunia

BAB III
PENYELENGGARAAN PRAKTIK

Pasal 8
Bidan dalam menjalankan praktik berwenang untuk memberikan pelayanan meliputi:
a. Pelayanan kebidanan
b. Pelayanan reproduksi perempuan; dan
c. Pelayanan kesehatan masyarakat

Pasal 9
1. Pelayanan kebidanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a ditujukan kepada ibu dan bayi
2. Pelayanan kebidanan kepada ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada masa kehamilan, masa persalinan, masa nifas dan masa menyusui.
3. Pelayanan kebidanan pada bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada bayi baru lahir normal sampai usia 28 (dua puluh delapan) hari.

Pasal 10
1. Pelayanan kebidanan kepada ibu sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) meliputi:
a. Penyuluhan dan konseling
b. Pemeriksaan fisik
c. Pelayanan antenatal pada kehamilan normal
d. Pertolongan persalinan normal
e. Pelayanan ibu nifas normal

2. Pelayanan kebidanann kepada bayi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) meliputi:
a. Pemeriksaan bayi baru lahir
b. Perawatan tali pusat
c. Perawatan bayi
d. Resusitasi pada bayi baru lahir
e. Pemberian imunisasi bayi dalam rangka menjalankan tugas pemerintah; dan
f. Pemberian penyuluhan

Pasal 11
Bidan dalam memberikan pelayanan kebidanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a berwenang untuk:
a. Memberikan imunisasi dalam rangka menjalankan tugas pemerintah
b. Bimbingan senam hamil
c. Episiotomi
d. Penjahitan luka episiotomi
e. Kompresi bimanual dalam rangka kegawatdaruratan, dilanjutkan dengan perujukan;
f. Pencegahan anemi
g. Inisiasi menyusui dini dan promosi air susu ibu eksklusif
h. Resusitasi pada bayi baru lahir dengan asfiksia
i. Penanganan hipotermi pada bayi baru lahir dan segera merujuk;
j. Pemberian minum dengan sonde/pipet
k. Pemberian obat bebas, uterotonika untuk postpartum dan manajemen aktif kala III;
l. Pemberian surat keterangan kelahiran
m. Pemberian surat keterangan hamil untuk keperluan cuti melahirkan

Pasal 12
Bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b, berwenang untuk;
a. Memberikan alat kontrasepsi oral, suntikan dan alat kontrasepsi dalam rahim dalam rangka menjalankan tugas pemerintah, dan kondom;
b. Memasang alat kontrasepsi dalam rahim di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah dengan supervisi dokter;
c. Memberikan penyuluhan/konseling pemilihan kontrasepsi
d. Melakukan pencabutan alat kontrasepsi dalam rahim di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah; dan
e. Memberikan konseling dan tindakan pencegahan kepada perempuan pada masa pranikah dan prahamil.

Pasal 13
Bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf c, berwenang untuk:
a. Melakukan pembinaan peran serta masyarakat dibidang kesehatan ibu dan bayi;
b. Melaksanakan pelayanan kebidanan komunitas; dan
c. Melaksanakan deteksi dini, merujuk dan memberikan penyuluhan Infeksi Menular Seksual (IMS), penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) serta penyakit lainnya.

Pasal 14
1. Dalam keadaan darurat untuk penyelamatan nyawa seseorang/pasien dan tidak ada dokter di tempat kejadian, bidan dapat melakukan pelayanan kesehatan di luar kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8.
2. Bagi bidan yang menjalankan praktik di daerah yang tidak memiliki dokter, dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah dapat melakukan pelayanan kesehatan di luar kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8.
3. Daerah yang tidak memiliki dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kecamatan atau kelurahan/desa yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
4. Dalam hal daearah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah terdapat dokter, kewenangan bidan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku.

Pasal 15
1. Pemerintah daerah menyelenggarakan pelatihan bagi bidan yang memberikan pelayanan di daerah yang tidak memiliki dokter.
2. Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diseleenggarakan sesuai dengan modul Modul Pelatihan yang ditetapkan oleh Menteri.
3. Bidan yang lulus pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperoleh sertifikat.

Pasal 16
Pada daerah yang tidak memiliki dokter, pemerintah daerah hanya menempatkan Bidan dengan pendidikan Diploma III kebidanan atau bidan dengan pendidikan Diploma I kebidanan yang telah mengikuti pelatihan.

Pasal 17
Bidan dalam menjalankan praktik harus membantu program pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Pasal 18
1. Dalam menjalankan praktik, bidan berkewajiban untuk:
a. Menghormati hak pasien
b. Merujuk kasus yang tidak dapat ditangani dengan tepat waktu.
c. Menyimpan rahasia kedokteran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. Memberikan informasi tentang masalah kesehatan pasien dan pelayanan yang dibutuhkan;
e. Meminta persetujuan tindakan kebidanan yang akan dilakukan;
f. Melakukan pencatatan asuhan kebidanan secara sistematis;
g. Mematuhi standar; dan
h. Melakukan pelaporan penyelenggaraan praktik kebidanan termasuk pelaporan kelahirana dan kematian.

2. Bidan dalam menjalankan praktik senantiasa meningkatkan mutu pelayanan profesinya, dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 19
Dalam melaksanakan praktik, bidan mempunyai hak:
a. Memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan praktik sepanjang sesuai dengan standar profesi dan standar pelayanan;
b. Memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari pasien dan/ atau keluarganya;
c. Melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan, standar profesi dan standar pelayanan; dan
d. Menerima imbalan jasa profesi.

BAB  IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20
1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan dan mengikutsertakan organisasi profesi.
2. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan, keselamatan pasien dan melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan.

Pasal 21
1. Dalam rangka melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan tindakan administratif kepada bidan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggaraan praktik dalam peraturan ini.

2. Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
a. Teguran lisan
b. Teguran tertulis
c. Pencabutan SIPB untuk sementara paling lama 1 (satu) tahun; atau
d. Pencabutan SIPB selamanya.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22
1. SIPB yang dimiliki Bidan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 900/Menkes/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan masih tetap berlaku sampai masa SIPB berakhir.
2. Pada saat peraturan ini mulai berlaku, SIPB yang sedang dalam proses perizinan, dilaksanakan sesuai ketentuan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 900/Menkes/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 900/Menkes/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan sepanjang yang berkaitan dengan perizinan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Januari 2010
Dr. Endang rahayu Sedyaningsih, MPH, DR, PH

About these ads

16 Balasan ke PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.02.02/MENKES/149/2010 TENTANG IZIN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK BIDAN

  1. andi mengatakan:

    Assalamualaikum Wr,Wb. .Ibu Menkes yang terhormat,saya perwakilan dari semua Bidan PTT seluruh Indonesia, Kami minta kepada Ibu Menkes agar memperjuangkan nasib kami sebagai Bidan PTT,agar kami terakomodir dalam pengangkatan CPNS tenaga Honorer tahun ini,dan kami mohon agar Ibu Menkes memperjuangkan PerPu yang akan di sah kan oleh DPR dan Pemerintah supaya Bidan PTT/Tenaga Honorer dengan SK diatas Desember 2005 bisa terakomodir juga untuk diangkat secara otomatis menjadi CPNS,karena saya sendiri termasuk Bidan PTT dengan SK bulan Juli 2006.demikian keluh kesan dari saya,mudah-mudahan keluh kesan saya ini menjadi bahan pertimbangan bagi Ibu Menkes, dan jika ada perkataan yang tidak berkenan saya mohon maaf sebesar-besarnya,sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terimakasih,. . . wassalamualaikum

  2. Nur L mengatakan:

    Ass. Mohon bidan ptt angkatan 2006 ke atas di perjuangkan nasibnya utk di angkat jd cpns. Makasih

  3. Handria Laksita mengatakan:

    Kalau kita baca dengan seksama,Permenkes tersebut tidak memuat hubungan antara profesi Dokter dengan Profesi Bidan.Dilapangan seorang Bidan untuk mengurus SIPB diminta untuk menyertakan rekomendsi,baik dari Puskesmas setempat maupun surat pernyataan kesanggupan Dokter Pengawas,apakah harus demikian,apa tergantungkebijakan Pemda / Dinkes setempat ?

  4. Putri citra dewi mengatakan:

    Mohon bantuan.

    saya mau tanya,.
    pengangkatan bidan PTT seharusnya bersifat rahasia atw Terbuka?
    tlg kirimkan peraturan menkes tentang pengangkatan bidan PTT didaerah ke email saya.

    sebelumnya saya ucapkan terima kasih.

    • Guru Patimpus mengatakan:

      Untuk Nona Puteri Citra Dewi, pendaftaran bidan PTT sifatnya terbuka. Tahun 2012 akan dibuka April di tiap kantor Dinkes Kabupaten. Kalau yang dimaksudkan adalah PTT diangkat menjadi CPNS, maka sifatnya juga terbuka. Kalau alokasi dari Kemenkes tidak ada penerimaan CPNS samapia akhir 2012.

      Untuk Ibu Nur L, pengangkatan PTT menjadi CPNS tergantung kebijakan pusat dan atau daerah. Kebijakan pusat sudah dialokasikan oleh Kemenkes RI tiap tahunnya. Sedangkan daerah tergantung peran para Kepala Daerah yang menentukan dalam pengangkatan CPNS di lingkungan Pemda setempat, dan status selanjutnya adalah PNS daerah, bukan PNS pusat (Kemenkes RI). Sayangnya, keluhan Bu Nur salah alamat, bukan ke blog ini Bu…. karena blog ini milik pribadi seseorang, bukan milik Kemenkes RI. Bukalah situs resminya.
      Hal yang sama saya tujukan pada Bapak Andi. Oke, wassalam.

  5. yuli mengatakan:

    Assalammu’alaikum ibu MENKES, saya bidan ptt mewakili seluruh kawan2, kami ingin bertanya kepada ibu…APAKAH BIDAN PTT BOLEH MELAKUKAN PENGEMBANGAN DIRI? seperti melanjutkan pendidikan dan ada sebagian dari kami yang bekerja ditempat swasta namun tidak terikat (seperti mengajar, karena sudah duluan melanjutkan pendidikan sebelum lulus ptt/namun tidak mengganggu kegiatan didesa karena hanyak dalam 2 jam saja kami keluar dari desa)..Menurut pemikiran saya dengan bidan tersebut up date ini akan pempermudah dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi karena banyak selah2 yang dapat dipahami oleh bidan, namun kami tidak pernah meninggalkan tanggung jawab kami sebagai bidan ptt yaitu tinggal didesa dan memberikan pelayanan menyeluruh kepada seluruh lapisan masyarakat tempat kami tinggal bukan hanya lingkup ibu dan anak, dan insyaAllah kami selalu melengkapi data-data yang DI butuhkan. malahan didesa tempat saya bertugas tidak ada polindes, sehingga saya buat sendiri polindes (melengkapi seluruh alat-alat yang diperlukan) walaupun tidak sesempurna polindes yang dibuat oleh pemerintah supaya saya dapat mengabdi ditempat saya bertugas. demikian ibu. mohon balasannya, supaya kami lebih jelas. sebelumnya terimakasih banyak ya ibu.wassalam.

  6. yuli mengatakan:

    Assalammu’alaikum ibu MENKES. apa benar bu, bidan ptt itu hanya boleh perpanjangan 2 kali/3 tahun saja? atau masa mengabdi 9 tahun kemudian bidan tersebut lepas?

  7. rasnah mengatakan:

    apakah perbedaan surat izin bidan dan surat izin praktek bidan,mohon penjelasan

  8. rasnah mengatakan:

    dimana letak perb
    edaan surat izin bidan dgn surat izin praktik bidan,mohon penjelasannya,wassalam

  9. Guru Patimpus mengatakan:

    Untuk anda-anda yg Bidan PTT, silahkan bergabung atau kunjungi akun FB Bu Bidan Honorer untuk berdiskusi lebih lanjut. Monggo…. Insya Alloh akan direspon secepatnya apapun pertanyaan anda.

  10. Guru Patimpus mengatakan:

    Komentar utk Bu Yuli :
    Silahkan mengembangkan diri di luar jam kerja kantor/dinas, bisa ditoleransi kok. Misalnya anda mengajar di atas jam 13.00. Sehingga jika ada Sidak, anda tdk dipersalahkan.
    Untuk masa kontrak PTT, menunjuk Keppres No.23 thn 1994 junto Keppres No. 77 thn 2000, maka kontrak PTT hanya dapat diperpanjang 3 kali. Setelah itu tergantung kebutuhan daerah anda, apakah anda akan diusulkan lagi atau tidak. Silahkan berkordinasi dgn Dinkes Kota/Kab tempat anda berdinas.

  11. yulianti mengatakan:

    Aslm,,, mau tny bidan ptt bisa cuti melahirkan layaknya PNS selama 3 bulan ndak ya????

  12. sumatra utara mengatakan:

    ass,mlkm ibu MENKes saya mewakili bidan ptt tahun 2008 apa kah kami memperoanjang bidan ptt cuman 2 kali saja..

  13. Mbah Muh Muhadi mengatakan:

    bu menkes, bidan ptt itu diangkat oleh pemerintah pusat, apakan setelah perpanjangan s/d 3 kali tidak bisa masuk dalam daftar tenaga kategori satu (1) ?, terus bagaimana nasib mereka, padahal produk biden semakin banyak. terima kasih

  14. nitasari mengatakan:

    sekarang profesi bidan dalam masa peralihan. kementerian telah mengatur.ada bidan pendidik, klinik, dan komunitas. tapi sepertinya pembagian ini tidak disertai dengan perubahan pada jabatan fungsional bidan.mau bidan komunitas atau bidan pendidik kerja di RSU juga sepertinya tidak masalah. apa mungkin, seharusnya kementerian mengeluarkan permenkes tentang batasan masing2 pembagian tersebut.

  15. ayu mengatakan:

    maaf saya mewakili ptt di indonesia bu menkes yang terhormat dan sangat terhormat… nasib bidan ptt tuh .tanpa ada jelas status gimana klo yng bikin peraturan ini beliau jadi ptt tanpa di kerjakan lagi pasti kecewa.. deh.. klo di luar negeri negra maju para menterinya dan pejabatnya ngejamin status kedepan tenaga honor ” mereka mentri pintar sekali di negra maju tuh cara mimpinnya .sih.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 26 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: